Sastra, Ideologi, dan Dunia Nilai

Mohamad Sobary *
kompas-cetak

Sastra menyodorkan ke hadapan kita ekspresi estetis tentang manusia dan kebudayaannya. Di dalamnya tercakup kompleksitas ideologi, dunia nilai, norma hidup, etika, pandangan dunia, tradisi, dan variasi-variasi tingkah laku manusia. Dengan kata lain, sastra berbicara tentang tingkah laku manusia di dalam kebudayaannya.

Di dalam sastra, seperti halnya di dalam kajian tentang kebudayaan, manusia disorot sebagai makhluk sosial, makhluk politik, makhluk ekonomi, dan makhluk kebudayaan. Tak mengherankan sastra disebut cermin masyarakat, dan cermin zaman, yang secara antropologis merepresentasikan usaha manusia menjawab tantangan hidup dalam suatu masa, dalam suatu konteks sejarah tertentu.

Manusia individual, atau sang tokoh dalam sastra tersebut, hanya cuilan kecil dan bagian dari sastra yang besar dan luas: bagian dari sastra yang mewakili potret zaman dan cerminan masyarakat tadi. Tapi, sekecil apa pun peran sosialnya, manusia adalah aktor. Dia aktor penentu dalam hidupnya sendiri, dan dalam dunianya.

Maka, ketika di zaman bergolak sastra dianalisis dalam kaitannya dengan -misalnya- semangat nasionalisme, sebagaimana analisis Keith Foulcher dalam Pujangga Baru: Kesusasteraan dan Nasionalisme di Indonesia, 1933-1942, Keith Foulcher memperlihatkan bahwa dalam gagasan Takdir (Sutan Takdir Alisjahbana) seniman memiliki peranan sebagai pemimpin dan penunjuk jalan dalam proses perubahan sosial. Pendirian ini menimbulkan perdebatan dan penentangan dari banyak kalangan, terutama, saya kira, dari Goenawan Mohamad, seperti dapat dibaca kembali dalam Sang Pujangga, buku yang diterbitkan untuk memperingati 70 tahun Polemik Kebudayaan dan menyongsong 100 tahun Takdir Alisjahbana.

Bagi Goenawan, perubahan tidak datang dari sastra dan seni, melainkan dari politik. Ia menolak gagasan Takdir bahwa sastra bisa menjadi penggerak masyarakat. Hal ini dianggapnya sebagai terlalu banyak berharap terhadap sastra dan seni. Goenawan beranggapan bahwa Takdir membesar-besarkan peranan seniman.

Dalam buku itu juga Sutardji Calzoum Bachri menganggap seni terlalu lemah, dan sastra baginya cukup berhenti pada kata. Sastrawan ialah manusia "kata", bukan manusia "tindakan". Manusia "kata", baginya, tak sama dengan manusia "tindakan". Ia tak ingin seperti Takdir yang menempatkan seni di luar proporsinya, menuntut di luar kodratnya.

Emha Ainun Nadjib, dalam buku yang sama, lain lagi cara memandangnya. Takdir dan Goenawan dianggap orang-orang yang tertutup dari dialog sehat karena tak mau memahami kebenaran lain di luar diri mereka. Takdir bicara tentang sastra yang memiliki tanggung jawab besar, sementara Goenawan lebih membatasi sistem forma keseniannya dalam sistem nilai dan disiplin seni itu sendiri, sedangkan tanggung jawab sosial dianggap merupakan bagian dari perjuangan di luar dunia seni. Kedua tokoh ini dianggapnya hidup dalam blok-blok pemikiran dan mazhab -bila tidak kiri, ya kanan, bila bukan Barat, ya Timur- sehingga kemandirian mereka dalam berkesusastraan layak dipertanyakan. Bagi Emha, yang tampak ialah komitmen kemanusiaan para seniman dewasa ini umumnya lebih menyempit pada dirinya belaka. Kita butuh sastra yang bukan Marxis, dan bukan kapitalis, melainkan sastra Indonesia yang merdeka dari dominasi siapa pun, termasuk dari dominasi panglima di bidang politik maupun kebudayaan sendiri.

Saya kira, sastra bukanlah sekadar dunia simbol yang penghuninya semuanya hanya kata-kata, tapi juga bukan dunia pergerakan, yang penuh dengan segenap tindakan seperti dalam kerusuhan, dalam revolusi yang bergejolak, atau dalam suatu perhelatan. Sastra itu cermin hidup manusia, dan dunianya, dan di sana manusia berkata-kata, dan kata-katanya juga meninggalkan jejak, kata-kata -selemah dan sehalus apa pun- bisa memengaruhi dan memberi inspirasi bagi tumbuhnya suatu ideologi sosial. Dan sastra dengan begitu minimal secara tak langsung bisa memberi manusia gagasan membikin dunianya lebih baik.

Lebih tegas saya kira sastra membawa muatan, dan menawarkan pada kita, suatu corak ideologi, atau faham, misalnya faham kebangsaan, yang perlahan tumbuh dalam kesadaran kita setelah sebuah karya sastra bisa betul-betul dibaca banyak kalangan dan memberi mereka inspirasi. Apa pun maknanya, faham kebangsaan itu kita tangkap, merasuk di dalam diri, dan melekat menjadi bagian hidup kita. Ia menjadi "api" yang menyala, terutama, di zaman bergolak.

Gagasan-gagasan simbolik Takdir dalam Layar Terkembang maupun dalam Kalah dan Menang, dan pemikiran para penentangnya, saya kira jelas sudah menjadi warisan kebudayaan yang memperkaya hidup kita, dan kita bersyukur bahwa perdebatan itu pernah ada.

Kita diberi tahu oleh perdebatan itu bahwa kita tak bisa bersikap apriori menolak, bahwa di masyarakat Minangkabau, misalnya, terjadi perubahan kebudayaan -terutama dalam kaitan kawin paksa- beberapa lama setelah roman Siti Nurbaya lahir. Kira-kira, roman itu lalu menjadi sejenis counter culture, yang mengejek pada tiap saat orangtua hendak memaksakan anaknya untuk kawin dengan orang yang dikehendakinya, dengan argumen: ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya.

Perubahan di dalam jiwa masyarakat lembut, dan tak terlihat, dan karena itu tak seorang ahli kebudayaan pun yang bisa menyusun hukum-hukum kebudayaan untuk memaksakan ini dan itu, atau menolak ini dan itu yang bisa saja terjadi di dalam suatu masyarakat. Dunia agama yang dianggap kolot, dan statis, sebenarnya bergerak, dan berubah, akibat pengaruh kata-kata, dan juga perbuatan manusia.

Di zaman bergolak, ketika faham kebangsaan yang baru pelan-pelan meresapi jiwa warga masyarakat kita, yang berjuang menentang penjajah -kaum kolonialis dan imperialis- jiwa kita bangkit, menyala, dan berkobarlah "api" kesadaran berbangsa yang menyulut ke mana-mana.

Dalam kaitan ini kita semua tahu bahwa -misalnya puisi-puisi Chairil Anwar-turut menyediakan tungku pembakar semangat kebangsaan kita, semangat mandiri, otonom dan merdeka, sekaligus menumbuhkan sebuah pengertian dan kesadaran baru akan betapa tidak manusiawi, dan tidak adilnya kekuatan penjajah yang merampas hak asasi segala bangsa, dan karena itu kita sadar pula bahwa penjajahan, dalam bentuk apa pun, harus dihapuskan dari muka bumi, hingga bersih ke akar-akarnya.

Semangat kebangsaan ini menyala di dalam jiwa setiap pemuda progresif revolusioner -dan di zaman bergolak semua pemuda dan juga pemudi pada dasarnya progresif revolusioner- hingga tumbuhlah rasa harga diri kita, dan pelan-pelan kita kemudian membangun sebuah identitas bangsa. Apa identitas kita saat itu?

"Bahwa kita bangsa cinta damai, tetapi bagaimanapun, kita lebih cinta kemerdekaan". Maka, kita pun melanjutkan perlawanan terhadap kekuatan kaum kolonialis, dan imperialis, bukan untuk perlawanan itu sendiri, melainkan untuk bisa mewujudkan makna damai tadi. Dan karena itulah, selain terbentuk identitas diri, saat itu terbentuk pula aspirasi yang menjadi corak kontribusi kita pada tata kehidupan dunia yang merdeka, adil dan makmur. Apa kontribusi kita?

"Turut serta menciptakan ketertiban dunia. Kita sadar, kita hadir di muka bumi bukan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk dunia seluruhnya, yang rindu akan rasa damai, rindu kemerdekaan, rindu akan keadilan, dan sekaligus, dengan sendirinya, antipenjajahan, sebagai the root of all evils."

Di tahun vivere perikoloso, tahun 1966 yang juga bergolak, kita mencatat Tirani dan Benteng karya penyair Taufiq Ismail, yang turut membakar semangat perlawanan pada ketidakadilan. Juga puisi-puisi Rendra yang sangat beken di tahun 1970-an, yang hadir di berbagai kampus di Tanah Air, dan memberi kekuatan kesadaran lebih kental di kalangan mahasiswa yang bergolak menentang kezaliman penguasa.

Saya menganggap, inilah tampaknya, tugas para pemimpin bangsa di zaman bergolak. Ini tugas yang dinyalakan tungkunya oleh -antara lain- dunia sastra, dan para sastrawannya. Tapi warna zaman memang selalu turut menentukan tugas dan corak kepemimpinan.

Di zaman bergolak, kepemimpinan tak sama dengan apa yang tampil di zaman "tenteram", di zaman yang oleh para pemimpinnya dipahami bahwa hidup hanyalah tinggal perkara bagaimana menjalaninya, hidup hanya tinggal urusan teknis karena hal-hal penting dan mendasar lainnya sudah selesai tertata.

"Apa tugas para pemimpin di zaman "tenteram", zaman pembangunan, yang tinggal menyedot segenap tambang, dan aneka kekayaan alam kita?"

Jawabnya, saya kira, mengejutkan kita semua: kita malah mengundang penjajah. Penjajahan ekonomi kita lestarikan dengan Pelita demi Pelita di zaman Orde Baru, yang buku Repelita-nya disusun atas sumbangan dan legalisasi dunia kampus dan segenap kaum intelektual di seluruh pelosok negeri. Modal asing, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, perdagangan luar negeri, dan sekarang aturan perdagangan bebas yang tak adil, semua kita terima dengan syukur dan takjub, seolah itu semua kiriman langsung dari tangan Tuhan sendiri.

Penjajahan kebudayaan pun kita lestarikan dengan kekaguman tanpa rasa malu kepada Amerika, yang di zaman bergolak hendak kita setrika, dan juga pada bangsa Inggris, yang hendak kita linggis. Juga pada bangsa Nipon, wong kate yang kuning "kulite", yang mampir ke sini dengan nyaru sebagai "saudara tua", yang dengan semangat "Tiga A"-nya yang chauvinistic, pongah dan menjengkelkan, menganggap dirinya pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia.

Tiga setengah tahun dalam jajahan bangsa Nipon merupakan tahun-tahun traumatik, dan mengenaskan, yang terornya belum juga kita lupakan. Di tahun-tahun ini kaum perempuan, yang diperlakukan sebagai barang dagangan yang sangat dilecehkan, memiliki catatan kegetiran zaman tersendiri.

Tapi, sebagai si lemah yang bodoh dan diperbodoh, kita pun menghadap ke Jepang dengan wajah menunduk. Dan sampai saat ini kita masih tetap bodoh dan diperbodoh karena tiap saat kita menanti kiriman mobil, benda-benda elektrik, dan semua corak teknologi yang keluar dari industri mereka.

Dulu kita dibikin menjadi kuli, tapi kita pernah bergolak melawan. Dan kini, ketika diperbudak secara kebudayaan, kita "liyep-liyep", seperti bangsa terbius, yang hilang kesadaran kebangsaannya, hilang rasa harga dirinya. Saya kira, kita memang terbius oleh pesona industri dan teknologi mereka.

Kita menjadi bangsa yang kagum, dan menyesali diri tertinggal ilmu dan teknologi, lalu kita bukan belajar mandiri, melainkan memperbudak diri di mata mereka.

"Di mana, hari ini, rasa kebangsaan kita? Di mana harga diri kita, yang dulu ditanam dengan penuh kebanggaan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sjahrir, dan kawan-kawan, yang menjadi pemimpin yang memimpin, dan menjadi tokoh yang mengerti arti harga diri bangsa, dan karena itu bergerak membangun harga diri dengan proyek nation building and character building? Di mana itu semua kini bekasnya?"

Sastra membakar kita punya jiwa, dan semangat besar membangun bangsa. Tapi, mengapa kita tak lagi membaca sastra? Mengapa di sekolah, guru-guru berhenti mengajar sastra? Mengapa sastra -yang pada sekitar 60 tahun lalu menjadi kekuatan mahadahsyat yang ikut menyumbangkan gairah perjuangan bangsa- kini kita anggap sebagai "kusta", yang dijauhi dan dijauhkan dari kita, dan anak-anak, yang butuh dibakar jiwanya agar tahu siapa dirinya, dan siapa bangsanya?

Mengapa kita dijauhkan dari puisi, yang membakar jiwa tapi juga memperhalus budi pekerti? Siapa yang mengajari kita jauh dari puisi? Pemimpin yang hanya mengerti mesin, dan besi-besi, dan karena itu menjadi pemimpin dungu tapi bertangan besi? Kita dijauhkan dari dunia sastra, termasuk puisi, oleh mereka yang mengagung-agungkan peranan teknologi, dan tak mengerti puisi dan karena itu tak punya kehalusan budi?

"Kembalikan Indonesia Kepadaku" jerit penyair Taufiq Ismail, seorang Muslim yang saleh, dan warga negara Hutan Kayu yang nasionalis, yang dalam kesadarannya, dulu bangsanya punya harga diri, otonom dan merdeka di mata semua bangsa. Tapi, ketika semua pemimpin, pertama pemimpin agama, hanya mengerti sabda suci, tapi tak mengerti cara menerapkannya di bumi, dan para pemimpin politik, dan ekonomi hanya mengerti angka-angka, bermain angka, mengotak-atik angka, untuk memperbesar korupsi mereka, dan membuat negeri kita menjadi hampir seburuk wajah neraka, maka menangislah penyair kita itu, dan menjerit dengan penolakan: "Malu (Aku) Menjadi Orang Indonesia".

Kita tak peduli apakah penyair Taufiq Ismail menulis hanya karena merasa harus menulis atau ia menulis dengan kesadaran politik yang menyala dan membakarnya, dan karena itu ia bermaksud membikin kita bangkit dan menyadari ketertiduran kita yang panjang bagaikan kisah para "ashabul kahfi" dalam kitab suci, tapi kita tahu satu hal: puisi, juga puisi Taufiq Ismail, memiliki kekuatan menggugah. Dan itu sudah cukup untuk peran puisi.

Selebihnya, itu menjadi urusan pemimpin politik, pemimpin ekonomi, tentara, dan polisi, yang harus bertindak membikin hidup lebih baik. Sastra, juga puisi, menghibur, membuka wawasan, memperluas pandangan dunia, memberi kita gagasan-gagasan besar, kiblat ideologi, dan memperkaya khazanah nilai-nilai bagi hidup dan dunia yang kita huni.

Puisi membikin lembut cita rasa hidup kita. Puisi menawarkan pilihan dan membuka peluang memperbesar watak humanis kita, dan menghargai manusia dengan harga kemanusiaannya. Saya kira puisi membantu usaha manusia menjadi manusia.

Tapi mengapa puisi dijauhkan dari hidup kita, seolah puisi penyakit menular dalam sekali sentuh seperti "kusta"? Siapa yang menjauhkan kita dari puisi? Mengapa Menteri Pendidikan membiarkan pendidikan buruk ini berlangsung di depan kita, dan tak ada yang berteriak mengenai perlunya pendidikan kesusastraan yang memadai agar anak-anak mengerti puisi?

Mengapa penerbit-penerbit tak mau menyumbang bangsanya dengan menerbitkan buku-buku puisi gratis, atau menjualnya dengan harga murah, supaya warga negara menjadi lebih pintar, lebih sensitif, lebih manusiawi? Mengapa para bankir kikirnya luar biasa terhadap warga negara baik-baik, tapi luar biasa pemurah hatinya kepada pembobol bank dan para penipu yang bisa bikin mereka bangkrut?

Sastra, juga puisi, memang bukan panglima, dan tak usah menjadi panglima agar kita hidup demokratis dan menghargai kesetaraan. Tapi di tengah keserakahan dunia usaha kita, selalu kita dapati ketidakadilan yang melukai konstitusi dan harapan warga seluruh negeri.

Dunia sastra menyindir keserakahan kita, misalnya dalam cerpen Leo Tolstoy, Berapa Luas Tanah yang Diperlukan Seseorang, yang menggambarkan keserakahan Pakhom, yang berakhir tragis. Pakhom petani yang didera ambisi memiliki seluas mungkin tanah. Dan ia tak pernah merasa cukup. Dalam usahanya memperoleh tanah, yang nyaris didapatkannya, ia mati. Dan kita tahu, yang dibutuhkannya hanyalah seluas kuburnya.

Kata Tolstoy, "Hanya pelayan Pakhom saja yang tetap tinggal di situ. Ia menggali sebuah kuburan dengan panjang yang sama dengan tubuh Pakhom, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki?tiga elo saja. Lalu ia menguburkan jasad tuannya."

Sastra, di tangan Tolstoy dalam cerpen ini, memandang orang serakah sebagai orang yang hidup dalam kesia-siaan. Kita dibuat merenung, dan kembali merombak apa yang pernah kita anggap sudah "jadi" di dalam bingkai kehidupan moral, ideologi dan tata nilai kita, untuk diperbarui, atau diganti dengan bingkai moral, ideologi dan tata nilai yang lebih relevan, yang lebih menjawab kebutuhan manusia untuk menjadi manusia.

Saya kira, sastra memberi kita pilihan-pilihan bebas, yang kaya, dan bervariasi, untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih manusiawi.

Karya alegoris Rumi, yang lembut, tapi tajam dan kaya nuansa rohani, membuat kita merenung, dan dengan nyaman menelanjangi segenap watak buruk kita. Dan pelan-pelan kata yang keluar dari lubuk hati Rumi pun menghuni dan memperkaya jiwa kita.

Peradaban Islam menjulang hingga ke Kordoba sesudah periode "iqra" -sebuah sabda di goa Hira- yang juga hanya kata-kata. Dunia Minang berubah tajam sesudah gerakan kaum Padri, yang memegang ajaran dalam bentuk kata-kata. Muhammadiyah lahir karena ideologi keagamaan Abduh, yang dibawa ke Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Yogyakarta. Nahdlatul Ulama lahir oleh panggilan dunia dari apa yang namanya ajaran, yang sumbernya juga kata-kata. Sastra dan agama menyentuh manusia, dan mengubahnya dari dalam. Dan pelan-pelan manusia mengubah dunianya.

______________
*) Mohamad Sobary (Kang Sobary), lahir di Bantul, Yogyakarta, 7 Agustus 1952, seorang budayawan yang sering menulis di beberapa surat kabar Indonesia. Kolomnya sampai kini masih muncul di Harian Kompas Minggu di rubrik Asal-Usul. Mantan Pemimpin Umum Kantor Berita Antara dan mantan Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Kini fokus pada penulisan Novel mengenai keluarga Syalendra, sang pembangun Borobudur. Menyelesaikan segenap kenangan dengan Gus Dur: 1. Jejak Guru Bangsa: Meneladani Kearifan Gus Dur 2. Dialog-dialog dengan Gus Dur yang pernah direkam dan diperjualbelikan, akan diterbitkan ulang dengan judul "Gus Dur dan Kang Sobary: KeIndonesiaan dan Kemanusiaan."